Selayang Pandang

Berdasarkan Surat Edaran Menristekdikti tanggal 21 September 2016 Nomor: 2/M/SE/lX/ 2016 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru Dan Pembukaan Program Studi, menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2017 akan diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi swasta baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:

  1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/ lnstitut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
  2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi;
  3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang science, technology, engineering, dan mathematic (STEM);
  4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dapat dikecualikan bagi:
    1. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
    2. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus

I. Persyaratan Pengajuan Rekomendasi Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Baru

  1. Surat Permohonan Rekomendasi kepada KepalaLLDIKTI Wilayah VII oleh Ketua Badan Penyelenggara;
  2. Akte Notaris tentang Pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
  3. Surat Keputusan dari Kemenkumham tentang Pengesahan Badan Penyelenggara/Yayasan;
  4. Sertifikat status lahan calon kampus PTS atas nama Badan Penyelenggara atau perjanjian sewa menyewa dihadapan notaris maksimal 10 tahun dengan hak membeli pertama kali (hak opsi);
  5. Perjanjian kerja sama antara badan penyelenggara dengan dunia usaha dan/atau dunia industri untuk setiap prodi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan;
  6. Bukti kepemilikan dana atas nama Badan Penyelenggara (Rekening koran, Giro, dsb);
  7. Tingkat keberlanjutan PTS yang akan dibuka yang berisi:
  8. BAB ISI
    Daftar Isi
    Bab I Pendahuluan
    Bab II Kebutuhan Dunia Kerja Terhadap Lulusan
    Bab III Bidang Ilmu, Program Studi, dan Metode Pembelajaran
    Bab IV Prospek Minat dan Daya Tampung Mahasiswa Setiap Program Studi
    Bab V Prasarana dan Sarana PTS Sesuai Ketetuan
    Bab VI Sumber Dana dan Pembiayaan Selama minimal 2 tahun
    Lampiran Lampiran 1 : Prasarana dan Sarana yang disediakan
    Lampiran 2 : Rancangan Pengembangan Kampus (akan disediakan)
    Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan operasional ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara
    Lampiran 4 : Proyeksi Arus Kas
    Lampiran 5 : Pakta Integritas(berisi tentang kebenaran data dan semua informasi yang termuat dalam dokumen usul)

Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi dapat terdiri atas:

  1. Pembukaan program studi sebagai penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri;
  2. Pembukaan program studi sebagai penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri bersamaan dengan penambahan nama (nomenklatur) program studi bagi yang nama program studinya belum tercantum dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 257 tahun 2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
  3. Pembukaan program studi bersamaan dengan pendirian perguruan tinggi;
  4. Pembukaan program studi bersamaan dengan perubahan perguruan tinggi yang telah berdiri, yaitu bersamaan dengan:
    • perubahan bentuk perguruan tinggi; dan
    • penggabungan 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menjadi 1 (satu) perguruan tinggi baru

II. Persyaratan Pengajuan Rekomendasi Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi

  1. Surat Permohonan Rekomendasi kepada KepalaLLDIKTI Wilayah VII oleh Pimpinan PTS;
  2. Akte Notaris tentang Pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
  3. SK dari Kemenkumham tentang Pengesahan Badan Penyelenggara;
  4. SK Ijin Pendirian Perguruan Tinggi pertama kali beserta semua perubahannya;
  5. Surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi;
  6. Surat persetujuan dari Badan Penyelenggara;
  7. Surat Pernyataan Bebas Konflik/Taat Azas;
  8. Melampirkan Pakta Integritas yang berisi tentang kebenaran data dan semua informasi yang termuat dalam dokumen usul pembukaan program studi;
  9. Perjanjian kerja sama antara badan penyelenggara dengan dunia usaha dan/atau dunia industri untuk setiap prodi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan;
  10. Bukti Kepemilikan dana atas nama Badan Penyelenggara (Rekening Koran, Giro, dsb);
  11. Tingkat keberlanjutan Prodi yang akan dibuka yang berisi:
  12. BAB ISI
    Daftar Isi
    Bab I Pendahuluan
    Bab II Kebutuhan Dunia Kerja Terhadap Lulusan
    Bab III Bidang Ilmu, Program Studi, dan Metode Pembelajaran
    Bab IV Prospek Minat dan Daya Tampung Mahasiswa Setiap Program Studi
    Bab V Prasarana dan Sarana PTS Sesuai Ketetuan
    Bab VI Sumber Dana dan Pembiayaan Selama minimal 2 tahun
    Lampiran Lampiran 1 : Prasarana dan Sarana yang disediakan
    Lampiran 2 : Rancangan Pengembangan Kampus (akan disediakan)
    Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan operasional ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara
    Lampiran 4 : Proyeksi Arus Kas

Catatan :

  1. Pengajuan Rekomendasi LLDIKTI Wilayah VII untuk pengusulan Pendirian PTS dan Pembukaan Prodi dilakukan secara online/daring melalui laman http://prodibaru.kopertis7.go.id (LLDIKTI Wilayah VII tidak menerima berkas fisik bagi jenis usulan ini)
  2. Dokumen selain persyaratan wajib diatas, dimohon tidak diunggah saat penyampaian usulan, dokumen tersebut dapat dibawa pada saat presentasi (jika diperlukan).
<